Banyak pertanyaan diantara sesuatu yang “dianggap gagal”. Meskipun banyak juga pertanyaan yang tidak layak menjadi senjata dalam mengurai sesuatu yang “dianggap gagal” itu. Seperti pertanyaan yang berangkat dari asumsi: “jangan-jangan”. Atau pertanyaan yang bukan untuk mengurai, tapi sengaja mengadu domba dan provokasi. Itu lebih membahayakan.

Istilah ”Jangan-jangan’ hanya akan muncul bagi orang yang tidak melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memutuskan menilai. Duduk perkaranya apa, episteminya bagaimana, payung hukumnya berupa apa, dan termasuk konsekuensi mengurai sesuatu yang “diaggap gagal” tadi itu apa. Maka jika sudah melewati tahap-tahap itu, istilah “jangan-jangan” bisa terhindari.

Kemaren ada berita menyebar. Cerita mahasiswa dan kampusnya. Ia berisi soal campakan dan tendangan kampus, hanya karena menyampaikan sebuah aspirasi. Ibarat ia adalah seorang anak, lalu diusir oleh ayahnya sendiri karena tidak terima jika aturan uang jajannya dirubah, yang asalnya satu hari empat ribu menjadi tiga ribu lima ratus. Lalu si anak ini komplain, dan akhirnya ditendang, dan satu keluarga itupun menjadi viral.

Ya persoalan kampus memang pelik. Sama peliknya dengan persoalan agama yang dipolitisi. Jangan kaget. Kampuspun mudah dipolitisi. Adian Husaini menyebut politisasi agama sebagai masa paling suram atau The dark age. Masa dimana ‘kepatuhan’ dan ‘kekuasaan’ menjadi senjata membutakan nalar berpikir sehat. Maka jika agama mudah dipolitisasi, maka yang lainpun juga mudah, apalagi cuma kampus, apalagi cuma keluarga, seperti contoh usiran tadi.

Semisal begini, jika di suatu lingkungan terlihat tidak sehat, baik dari pendidikan atau sosial-politiknya, maka keputusan ‘tidak sehat’ itu adalah bagian pertama dari mengurai sesuatu yang “dianggap gagal”. Hingga kemudian muncul bagian-bagian selanjutnya yang masih satu uraian. Muncul pertanyaan “mengapa itu tak sehat?”, “mengapa pendidikan di kampus kita tidak bersaing dengan kampus mereka?”. “mengapa seorang mahasiswa tidak bangga dengan kampusnya, dan lebih bangga dengan kampus mahasiswa lain?”. “mengapa cara kampus menghadapi aspirasi mahasiswa dengan menscorsing?”. Dan “mengapa-mengapa” lainnya yang masih satu uraian.

Kenyataan itu, melegitimasi hari yang pilu. The Dark Age. Lihat saja, banyak sekali “penilaian” mengenai kampus yang tidak demokratis. Itu bisa kita urut seberapa ramai headline berita yang membahas soal itu. Yang mungkin mahasiswa lain yang tidak ikut-ikutan juga merasa terganggu. Dan mengeluh “benar yaa, saya lebih bangga kepada kampusmu, bukan kampusku”. Yang terbesit pertama kali di benak saya justru: mengapa aspirasi itu tidak ditampung, diolah, dan biarkan terjadi pergumulan paradigmatik disana. Apa yang memberatkan. Mengapa ia terlalu saklek. Administratif. Surat. Pemangkasan SKS dan cara-cara lainnya yang hanya bisa dilakukan oleh pengendali sistem. Iya, itu mengapa. Mengapa mereka begitu.

Jika persoalan itu besar atau dibesar-besarkan, maka yang terjadi kedepan, lambat laun, tapi pasti, yaitu Pagelaran Kebudayaan Apatis. Tidak ada mahasiswa yang mau menyampaikan aspirasinya lagi. Tidak ada mahasiswa yang mau mengkritisi, menginovasi lagi. Mereka memilih diam. Memilh apatis. Kalimat Bodo amat-bodo amat akan mewabah. Hingga akhirnya tempat itu menjadi pertukaran transaksi iuran yang administratif saja, bukan transaksi kepedulian pendewasaan kampus. Sudah cukup. Titik!

Kantor KM, 11 Juli 2019