Jika posisi kita adalah orang tua dan mempunyai anak yang sekolah, yang kebetulan kepala sekolahnya adalah tetangga kita sendiri, tentu segala jenis informasi, keluhan, dan termasuk rekomendasi jurusan akan senantiasa diajukan kepada kepala sekolah berstatus tetanggaan itu.

Apalagi kita termasuk orang tua awam mengenai lembaga pendidikan, atau justru kita adalah orang tua yang memahami mengenai kepemimpinan dan tanggung jawab seorang pemimpin.  Dan, jika si kepala sekolah itu betul-betul mempunyai jiwa pemimpin yang baik, atau merasa dirinya bertanggung jawab atas segala kasus yang ada pada siswa, tentu ia akan menjawab dengan jawaban lemah lembut dan mencerahkan.

Hal ini juga berlaku di dalam negara. Namun istilah dan cakupannya berbeda. Jika di sekolah pemimpin itu dinamakan kepala sekolah, di kampus pemimpin itu disebut rektor, tentu di Indonesia pemimpinnya dipanggil presiden. Mereka semua sama-sama pemimpin dengan tanggung jawab yang berbeda. Kemudian kita sangat wajar, bahkan sangat dianjurkan untuk konsultasi kepada kepala sekolah perihal apapun seputar pendidikan anak. Tentu itu juga berlaku di ruang demokrasi. Seperti halnya kita sebagai warga, penasaran dengan kasusnya Munir. Atau, bukankah itu menjadi sama ketika kita sebagai aktifis meminta kebijakan presiden secara langsung mengenai kasus Novel Baswedan, yang sudah dua tahun ini? Wajar kan?

Ada hal aneh yang semua orang rasakan. Apalagi jika mereka mengerti tentang tanggung jawab pemimpin secara etis. Seharusnya, sudah hampir dua tahun, presiden memberikan harapan, inisiasi atau sikap tegas terhadap kasus penting. Seperti kasus Novel Baswedan, atau kasus Munir. Kedua kasus itu hingga detik ini benangnya semakin pudar. Itu berdampak secara mekanik bagi masyarakat, yang kemudian mereka bertanya-tanya “ada apa?”, atau “mengapa begitu ya?” hingga nuraninya kebablasan menjadi curiga “jangan-jangan…”.

Tidak ada kasus-kasus penting selain penyimpangan terhadap nilai kemanusiaan. Itu adalah suatu kasus yang paling bisa dicium hangat oleh orang-orang. Kita masih ingat, Ki hajar mengajarkan asas pendidikan melalui budi pekerti, nilai kebatinan dan nilai kemanusiaan. Tanpa harus mengabaikan itu, mengapa harus heran jika orang naik pitam akibat kasus kemanusiaan yang mandek dan seolah-olah dibiarkan begitu saja. Jika apatisme pemerintah semakin lama semakin tinggi, jangan salah jika orang-orang selalu dihantui pikirannya sendiri untuk menaruh rasa curiga. Curiga, curiga dan curiga.

Novel Baswedan diserang oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017. 11 April kemaren adalah dua tahun peringatan Novel. Pantesan saja, Aliansi Mahasiswa UGM kemaren mengadakan selebrasi untuk memperingati dan mengingatkan kita semua mengenai keharusan kejelasan kasus penyerangan Novel Baswedan dari pemerintah.

Saya melihat selebrasi itu dengan berapi-api, spanduk-spanduk beruliskan “yang berjuang yang ditendang” dipegang tinggi-tinggi dengan emosi meledak-ledak. Sebagian ada yang mengenakan topeng bergambarkan kepala Novel tanpa satu mata. Sungguh satire yang mampu mengangguk-anggukkan kepala.

Pernyataan sikap dari aksi itu, yang sempat saya ingat dan saya banggakan, yaitu jika hingga Juli 2019 tidak ada perkembangan yang berarti, maka menuntut Presiden untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Persis seperti pada waktu SBY membentuk Tim Pencari Fakta mengenai kasus Munir silam.

Entahlah, terkadang sesuatu semakin menyebalkan ketika informasinya tidak sesuai harapan. Seperti setelah saya membaca berita Tempo, membuatnya mengerutkan dahi dan menggelengkan kepala. Disana tertulis bawah presiden Jokowi, saat ditanya, justru mengatakan penyelesaian kasus itu sebaiknya ditanyakan kepada tim gabungan yang dibentuk oleh kepolisian. Padahal Yudi Purnomo (Ketua WP KPK) mengatakan, telah bertemu dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Idham Azis pada akhir Maret 2019 lalu. "Kami tanya kepada Bapak Kabareskrim apakah pelakunya sudah ditangkap, dan dijawab belum ditangkap," 

Ini sungguh tidak berarti. Berlarut-larut hingga memengaruhi emosi banyak orang. Mahasiswa-mahasiswa akan turun jalan dan mensuarakan banyak suara dari kasus itu. Sungguh tidak masuk di akal. Mungkin, apakah tidak cukup di sosial media dan berita online?

Jika suatu saat saya mempunyai anak perempuan cantik dan pintar. Saya berjanji sejak dini untuk tidak menyekolahkan anak saya kepada sekolah yang kepala sekolahnya acuh tak acuh. Meskipun ia adalah tetangga, meskipun ia adalah saudara. Titik!

Sampang, 14 April 2019